Front Pembebasan Islam Moro dan pemerintah Filipina akan menandatangi kesepakatan perdamaian tahun ini. Kesepakatan ini akan mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun. Dalam pemberontakan itu, 120.000 tewas dan sedikitnya dua juta warga kehilangan tempat tinggal mereka sejak tahun 1960-an. MILF menuntut pembentukan wilayah otonomi Islam, dengan hukum Syariah dan kelompok itu mengendalikan keamanan dan sumber daya alam. Mindanao adalah pulau dengan penduduk mayoritas umat Kristen sementara umat Islam mencapai 18 persen dari seluruh penduruk Filipina. Sejumlah pihak khawatir bila hal ini tidak diterapkan dengan baik, malah akan memicu kekerasan antar umat beragama di wilayah itu. Inilah wilayah Islam di kota Zamboagna, mayoritas penduduknya beragama Kristen. Di pinggiran laut, rumah-rumah kayu panggung berdempatan, tidak ada toilet dan air bersih yang mengalir juga terbatas. “Warga Islam Bangsa moro yang beragama sangat miskin; Sebagian besar tidak berpendidikan dan tidak punya pengetahuan karena kemiskinan.
Ketika Republik Filipina merdeka pada 1946, mayoritas warga Islam Moro di pulau Mindanao, meminta supaya tidak menjadi bagian negara yang baru itu. Namun, permintaan itu diabaikan, kata Dr. Abbas, Ketua Badan Pembangunan Bangsa moro. “Banyak hal yang terjadi yang membuat rakyat kami menderita. Yang bermula dari bersatunya tanah air Moro dengan negara Filipina tanpa persetujuan rakyat. Akibat kebijakan kolonial, perekonomian Bangsa moro tetap rendah. Sementara, warga dari Luzon dan Visayas menduduki tanah kami. Dulu warga Islam Moro dan suku asli Lumad mengendalikan seluruh pulau ini. Namun jutaan umat Kristen kemudian di pindahkan ke sana, melalui program transmigrasi yang mencapai puncaknya pada masa kediktaktoran Ferdinand Marcos. Pemerintah memberikan hak tanah pada para pendatang itu. Umat Islam di Filipina mencapai 18 persen dari seluruh penduduk negeri itu, namun 80 persen diantaranya tidak punya tanah.
Pada 1972, Front Pembebasan Nasional Moro mengangkat senjata, memperjuangkan hak-hak tanah mereka. Pertempuran berdarah itu terjadi selama 30 tahun. Akibatnya ratusan ribu orang tewas dan yang lainnya kehilangan tempat tinggal mereka. Baru pada 1992, sebuah kesepakatan damai ditandatangi untuk daerah otonomi warga Moro. Kemudian berkembang menjadi wilayah Islam Mindanao atau ARMM di kepulauan Sulu. Pembentukan wilayah itu bertujuan untuk pembangunan dan penentuan nasib sendiri warga Islam di sana. Namun, semua pihak yakin hal itu gagal total. Bahkan para pemimpin Moro mengatakan mereka ditipu dan Manila tidak memenuhi janjinya.
Pemerintahaan ARMM tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik dan korupsi merajalela. Karena ketidakpuasannya dengan kedua belah pihak, terbentuklah Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Salah satu kamp pasukan bersenjata M-I-L-F terletak di pegunungan pinggiran kota Cotabato. MILF menuntut otonomi yang lebih luas. Mereka meminta 1000 desa di Mindanao untuk dimasukkan dalam wilayah Bangsa moro.
Namun sebagian komunitas Kristen sudah mulai ketakutan, akibatnya militer mengatakan tidak akan meninggalkan tempat itu. Namun, Romo Lyson khawatir, bila pemerintah tidak memberikan hak-hak itu kepada para pemimpin Islam, malah akan menimbulkan kekerasan. “Dalam segala solusi pasti ada bibit masalah baru yang akan muncul. Tapi khususnya dalam perpecahan sejarah dalam masyarakat kami, kalau ada kesepatakan perdamaian, belum tentu akan menciptakan perdamaian di tempat ini. Selama warga masih berperang dalam hati mereka masing-masing, nantinya akan terjadi bias, prasangaka buruk, kurangnya kepercayaan dan diskriminasi. Inilah yang akan terjadi di pasar, sekolah dan kantor.“
Tentara Malaysia yang bertugas memantau gencatan senjata antara pemerintah Filipina dan separatis Muslim Sabtu mulai ditarik dari pulau selatan Filipina yang bergolak, kata para saksimata dan para petugas bandara.
Penarikan mundur 40 tentara Malaysia dari empat kota di pulau Filipina selatan Mindanao itu akan menyisakan hanya 21 tentara Malaysia di wilayah tersebut. Satu pesawat kargo militer terbang ke kota-kota Davao dan General Santos untuk mengambil kontingen pemantau gencatan senjata itu, sebelum berhenti di Cotabato dan pelabuhan kota Zamboanga, sebelum kembali ke Malaysia. Ketua tim pemantau, Mayor Jenderal Bin Yashin Daud, sebelumnya mengatakan bahwa sebagian tim yang ditinggal, yang masih ada di Kota Cotabato, akan segera kembali ke Malaysia pada saat mereka mengakhiri mandat September depan. Pasukan Malaysia telah membentuk tim pemantau internasional atas gencatan senjata yang ditandatangani pada 2003 antara pemerintah Filipina dan separatis Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang berusaha memuluskan jalan bagi perundingan-perundingan perdamaian. Meskipun demikian Malaysia, yang juga menjadi tuanrumah perundingan-perundingan perdamaian, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengirimkan tentaranya lagi setelah perundingan-perundingan terhenti, berkaitan masalah wilayah leluhur yang diklaim oleh pihak MILF.
Presiden Filipina Gloria Arroyo mengadakan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi membantu menghidupkan kembali perundingan untuk mengakhiri konflik antara Pemerintah Filipina dengan kelompok Muslim di Filipina selatan yang sudah berlangsung 25 tahun. Namun, para pejabat usai pertemuan tersebut mengatakan, "hambatan teknis" terus membuat frustrasi upaya Manila untuk mencapai perdamaian dengan gerakan separatis Muslim terbesar, Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Pemerintah Filipina dan MILF mengupayakan suatu paket awal untuk memulai pembicaraan perdamaian bulan lalu di Malaysia, yang membantu menengahi konflik antara Filipina dan MILF. Namun, proses menuju perdamaian itu terhambat oleh keengganan Manila untuk mencabut perintah penangkapan dan hadiah yang dijanjikan bagi pemimpin MILF.
Kuala Lumpur sebelumnya menegaskan bahwa pencabutan perintah penangkapan dan janji pemberian hadiah tersebut sangat penting bagi lahirnya rasa saling percaya, yang memungkinkan kedua pihak yang bersengketa duduk bersama-sama. Akan tetapi, Presiden Arroyo menekankan kepada Wakil PM Abdullah dalam pembicaraan singkat antara keduanya, bahwa ia siap untuk mencabut segala pembatasan itu jika MILF membuat permohonan resmi kepada pengadilan.
Masalah itu merupakan salah satu hambatan teknis bagi tercapainya perdamaian.
Sementara, MILF mengatakan, adalah terlalu dini jika mereka mengajukan permohonan kepada pengadilan karena itu bisa diartikan ia mengakui konstitusi Filipina. Negara-negara Muslim Himbau Hentikan Perang di Filipina Selatan, Sejumlah Negara Muslim, mendesak Pemerintah Filipina dan gerilyawan Muslim untuk menghentikan pertempuran yang sudah berjalan selama tiga hari. Pertempuran antara militer Filipina dan gerilyawan Muslim di Selatan tersebut telah menewaskan sedikitnya 18 orang termasuk anak-anak dan menyebabkan 8.000 orang kehilangan tempat tinggal. Sekjen Organisasi Konferensi Islam (OKI) Ekmeleddom Ihsanoglu, menyerukan agar Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF), menaati kesepakatan tahun 1996 yang bertujuan untuk menghentikan konflik di wilayah selatan Filipina itu. Lebih dari 8.000 warga desa melarikan diri dari rumah mereka karena pertempuran tiga hari antara pasukan Filipina dan kelompok pasukan gerilyawan Muslim, yang menewaskan sedikitnya 12 orang di pulau selatan Jolo.
Baru-baru ini pasukan pemerintah mengambil alih markas MNLF di dekat Kota Talipao, kemudian menangkap sejumlah kecil orang-orang Malik di Desa Panamao, serta terlibat bentrokan yang menewaskan seorang gerilyawan. Sekitar 8.000 warga desa dari Panamao terpaksa mengungsi dan mengatakan mereka telah ditampung serta diberi suplai makanan oleh pemerintah. Keamanan juga ditingkatkan di kota utama Jolo untuk mencegah kelompok Malik melakukan pengeboman ataupun serangan yang lain.
Aksi kekerasan dan bentrokan yang terjadi di wilayah selatan memang semakin mempersulit upaya perdamaian yang sebelumnya disepakati oleh Filipina, MNLF dengan dimediatori OKI pada tahun 1996 dalam sebuah pertemuan di Jedah, Arab Saudi. Sejumlah kegagalan implementasi perdamaian dengan MNLF juga membuat upaya Pemerintah Filipina untuk berdamai dengan kelompok separatis yang lain di Selatan, yakni Front Pembebasan Islam Moro (MILF) kian sulit.
Hingga kini perundingan damai antara Filipina-MILF kini masih buntu. Kedua belah pihak belum sepakat, terutama terkait pengelolaan sumber daya di wilayah Mindanao. MILF ingin sumber daya itu menjadi bagiannya namun pemerintah Filipina menolaknya. Kebuntuan telah memicu Malaysia yang selama ini menjadi mediator, menarik tim pemantau genjatan senjata dari Filipina Selatan. Tim Malaysia menjadi bagian terbesar dari 60 orang pemantau internasional di sana yang bertujuan untuk mencegah kontak senjata di wilayah Mindanao. Penarikan Malaysia dikhawatirkan akan mengancam genjatan senjata antara Filipina dengan MILF.
Pemerintah Filipina berharap agar pemantu lainnya yaitu dari Brunei, Libya, dan Jepang akan tetap bertahan. Namun Brunei juga dilaporkan akan mengambil langkah yang sama dengan Malaysia. Keberadaan pemantau telah menurunkan jumlah kontak senjata dari 700 menjadi 15 tahun lalu.
MILF yang berkekuatan anggota 12 ribu pada akhir tahun lalu mengatakan bahwa pembicaraan upaya mencari penyelesaian melalui perdamaian berada diambang kegagalan berkaiatan dengan tuntutan untuk dapat mengelola dan melakukan kegiatan ekonomi sendiri diatas wilayah yang telah mereka warisi dari generasi ke genrasi di wilayah selatan Mindanao.
Ketua MILF, Murad Ebrahim, pada Maret 2007 meletakkan kesalahan di pundak sekelompok jajaran militer yang dikatakannya telah berupaya menyabotase pertemuan yang membahasa perdamaian yang mencari penyelesaian atas kegiatan separatisme yang telah berlangsung 29 tahun lamanya. Murad mengatakan pasukannya dalam keadaan siaga siap mempertahankan wilayahnya apabila diserang .
MILF telah melakukan aksi angkat senjata untuk memperoleh kemerdekaan di wilayah Mindanao sejak 1978. Puluhan rtibu warga maupun militer telah meninggal dunia dalam konflik berkepajangan yang juga membuat semakin terpuruknya pembangunan di bidang ekonom,i di wilayah Mindanao
Tidak ada komentar:
Posting Komentar